Rodrigo Duterte Hadapi Proses Hukum Internasional Terkait Operasi Antinarkoba

Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, kembali menjadi sorotan internasional setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengumumkan dakwaan resmi terkait kebijakan perang melawan narkoba yang dijalankan pada masa pemerintahannya.

Menurut laporan sejumlah media internasional, dakwaan tersebut dipublikasikan pada 22 September 2025, meskipun dokumen aslinya bertanggal Juli. ICC menilai ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama pelaksanaan operasi antinarkoba di Filipina.

Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa sebagian besar kasus terkait dengan insiden yang terjadi ketika Duterte menjabat sebagai Wali Kota Davao (2013–2016) dan Presiden Filipina (2016–2022).

ICC membagi dugaan pelanggaran ke dalam beberapa kategori:

• Periode Davao (2013–2016): Menyebutkan keterlibatan dalam sejumlah kasus kematian di wilayah tersebut.

• Periode Kepresidenan (2016–2022): Menyoroti dugaan insiden yang melibatkan individu dengan status "target bernilai tinggi".

• Operasi Pembersihan Desa: Dikaitkan dengan aksi yang menimbulkan korban di beberapa daerah Filipina.

Wakil Jaksa ICC, Mame Mandiaye Niang, menyatakan bahwa Duterte dapat digolongkan sebagai “pelaku tidak langsung” karena kebijakan yang diterapkan diduga memberi ruang bagi aparat untuk melakukan tindakan yang melampaui batas hukum.

Sejak awal, kebijakan perang terhadap narkoba di Filipina menimbulkan pro dan kontra.

• Pendukung Duterte menilai langkah tersebut berhasil menekan angka kriminalitas jalanan.

• Kritikus dan aktivis menyampaikan kekhawatiran atas jumlah korban yang cukup besar, serta menilai perlu ada proses hukum yang transparan.

Sementara itu, pihak keluarga Duterte dan sejumlah politisi lokal menyebut bahwa kasus ICC bisa saja memiliki nuansa politik, terutama karena dinamika hubungan antara mantan presiden dengan pemerintahan saat ini.

Proses hukum di ICC akan melibatkan pembuktian dari kedua belah pihak, baik dari tim penuntut maupun pembela. Kasus ini diperkirakan akan menjadi salah satu uji penting bagi pengadilan internasional dalam menegakkan akuntabilitas terhadap kebijakan publik yang kontroversial.

Perjalanan hukum Rodrigo Duterte di panggung internasional kini memasuki babak baru. Apapun hasil akhirnya, kasus ini menegaskan bahwa kebijakan nasional dapat menjadi sorotan global, terutama jika menyangkut isu hak asasi manusia.